Hukum laut merupakan aturan yang mengatur segala aktivitas yang terjadi di laut, mulai dari pelayaran, penangkapan ikan, hingga perlindungan lingkungan laut. Pentingnya peraturan hukum laut di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, mengingat Indonesia memiliki luas perairan yang sangat besar dan potensi sumber daya laut yang melimpah.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan di laut. “Tanpa adanya peraturan yang jelas, akan sulit bagi pemerintah untuk mengontrol aktivitas di laut yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya,” ujar Prof. Hikmahanto.

Di Indonesia sendiri, peraturan hukum laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang memberikan landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan laut. Selain itu, Indonesia juga merupakan anggota United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang memberikan panduan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan laut antar negara.

Penerapan peraturan hukum laut di Indonesia juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, peraturan hukum laut sangat penting untuk melindungi keberlanjutan sumber daya laut dan memastikan keamanan pelayaran di perairan Indonesia. Sementara itu, Kepala Bakamla, Laksamana TNI Aan Kurnia, menekankan pentingnya kerjasama antar negara dalam menjaga keamanan laut dan mencegah perompakan di perairan Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pentingnya peraturan hukum laut di Indonesia tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut, tetapi juga untuk melindungi sumber daya laut dan lingkungan maritim. Dengan penerapan peraturan hukum laut yang baik, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara maritim yang maju dan sejahtera.