Peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan maritim negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, sayangnya pelanggaran batas laut masih sering terjadi di perairan Indonesia.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Pemerintah harus memiliki peran yang aktif dalam mengawasi dan mengatasi pelanggaran batas laut di Indonesia. Kita harus menegakkan hukum secara tegas dan adil untuk melindungi kedaulatan laut kita.” Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya perlindungan sumber daya alam laut.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan patroli laut di perairan Indonesia. Kepala Badan Keamanan Laut, Arief Dharmawan, mengatakan bahwa “patroli laut yang intensif dapat mengurangi pelanggaran batas laut yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal-kapal nelayan ilegal.” Dengan adanya patroli laut yang efektif, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menindak pelaku pelanggaran.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah dengan lembaga internasional juga dapat membantu dalam mengatasi pelanggaran batas laut di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Oceans Institute, Ahsan Uddin, “Indonesia perlu bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional seperti ASEAN dan PBB untuk mengatasi masalah pelanggaran batas laut.” Dengan adanya kerja sama tersebut, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran batas laut di Indonesia sangatlah vital. Dengan langkah-langkah yang tepat dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat diminimalkan dan kedaulatan maritim negara tetap terjaga.