Implementasi peraturan hukum laut di Indonesia memang menjadi sebuah tantangan yang besar. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas peraturan yang ada serta masih adanya kelemahan dalam penegakan hukum di lapangan. Namun, bukan berarti tidak ada solusi untuk mengatasi masalah ini.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia dapat ditingkatkan melalui peningkatan kerjasama antar lembaga terkait serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dalam bidang hukum laut. Hal ini tentu membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melakukan reformasi hukum laut.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi peraturan hukum laut di Indonesia adalah dengan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Rahmat Joko Prakoso, seorang ahli hukum laut dari Universitas Gadjah Mada, yang menilai bahwa peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum sangat penting dalam menjamin keberhasilan implementasi peraturan hukum laut di Indonesia.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam meningkatkan implementasi peraturan hukum laut di Indonesia. Masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran hukum laut yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, penegakan hukum laut dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya keterlibatan semua pihak, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia dapat tercapai dengan baik. Tantangan yang dihadapi pun dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan terukur. Sehingga, keberlangsungan hukum laut di Indonesia dapat terjaga dengan baik untuk masa depan yang lebih baik.